Gelar Pengawasan Desa 2026, Pemkab Klaten Perkuat Transparansi dan Akuntabilitas Keuangan Desa

Kegiatan tersebut dihadiri Plt. Bupati Klaten, Inspektur Daerah Kabupaten Klaten, Inspektur Pembantu Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, para camat, Kasi Pemerintahan, Kasi Pembangunan, Koordinator Pendamping Desa, Ketua Paguyuban Kepala Desa, Ketua Paguyuban Sekretaris Desa, Koordinator Keuangan, Koordinator Perencana, TPK/Kadus, serta sejumlah pihak terkait lainnya.

Inspektur Daerah Kabupaten Klaten, Agus Suprapto, menyampaikan bahwa forum tersebut merupakan bagian dari evaluasi atas pelaksanaan audit dan pengawasan yang dilakukan Inspektorat. Melalui kegiatan ini, berbagai catatan hasil pengawasan disampaikan agar dapat segera ditindaklanjuti oleh pemerintah desa sehingga kesalahan serupa tidak kembali terulang.

Ia menegaskan bahwa Inspektorat hadir sebagai mitra pemerintah desa dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik, bukan sebagai pihak yang harus dihadapi sebagai lawan.
“Inspektorat hadir sebagai mitra kerja, bukan sebagai musuh, melainkan sahabat. Tugas kami melakukan pengawasan dan mengoordinasikan setiap temuan agar dapat ditindaklanjuti. Harapannya, ke depan tata kelola pemerintahan desa di Kabupaten Klaten semakin baik dan seluruh pemerintah desa memiliki integritas,” ungkapnya.

Sementara itu, Plt. Bupati Klaten, Linda Benny, menyampaikan bahwa Gelar Pengawasan Desa merupakan langkah strategis untuk memastikan seluruh dana desa dan alokasi anggaran dikelola secara transparan, akuntabel, partisipatif, serta tertib anggaran. Ia menekankan bahwa seluruh tahapan pengelolaan keuangan desa, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, hingga pelaporan dan pertanggungjawaban, harus dilaksanakan secara cermat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Lebih lanjut, Mbak Linda mengatakan terdapat sejumlah prinsip yang harus menjadi perhatian pemerintah desa, di antaranya ketepatan transaksi dan penggunaan anggaran sesuai kebutuhan riil, ketepatan perhitungan untuk menghindari manipulasi data maupun pelaporan fiktif, serta kepatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakan atas setiap kegiatan dan pengadaan barang maupun jasa.
“Pengawasan bukan hanya menjadi tugas Inspektorat, tetapi juga membutuhkan partisipasi masyarakat. Keterbukaan informasi sangat penting agar masyarakat dapat mengetahui sekaligus ikut mengawasi program-program yang dilaksanakan di desa,” tegasnya.

Mbak Linda juga mengingatkan agar setiap program yang direncanakan dan dianggarkan terlebih dahulu dikaji serta dimitigasi dengan baik. Dengan demikian, pelaksanaannya dapat berjalan optimal dan benar-benar memberikan dampak serta manfaat bagi masyarakat. Ia menjelaskan bahwa pengawasan pengelolaan keuangan desa telah diatur dalam Permendagri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa. Pengawasan tersebut dilakukan untuk mencegah penyimpangan anggaran sekaligus memastikan penggunaan keuangan desa berjalan sesuai aturan.

Dalam pelaksanaannya, Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) melalui Inspektorat Daerah memiliki sejumlah metode pengawasan, antara lain reviu, pemantauan, evaluasi, dan audit. Pengawasan juga perlu didukung sinergi dengan masyarakat serta lembaga eksternal, seperti Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), kepolisian, dan kejaksaan.

Terakhir, Mbak Linda berharap terbangun komitmen bersama antara pemerintah desa, kecamatan, dan pemerintah daerah untuk terus melakukan perbaikan tata kelola pemerintahan. Dengan pengelolaan keuangan yang tertib, transparan, dan berintegritas, setiap program pembangunan desa diharapkan dapat berjalan optimal serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

(Dokumentasi Pimpinan Bagian Prokopim Setda Kabupaten Klaten)

Dokumentasi/Foto lainnya :

↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓