Wakil Bupati Klaten Hadiri Rakor Sinergitas dan Konvergensi Penanggulangan Kemiskinan Jawa Tengah

Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin Maimoen dalam memimpin secara langsung rapat koordinasi sinergitas dan konvergensi penanggulangan kemiskinan Jawa Tengah yang diikuti oleh Wakil Bupati/ Walikota serta Kepala Bappeda se Jawa Tengah di Semarang, Selasa (05/04/2022). 

Sekda Provinsi Jawa Tengah, Sumarno, SE, MM dalam laporannya menyampaikan kondisi kemiskinan tahun 2017-2019 Jawa Tengah konsisten mengalami penurunan, meski demikian di tahun 2020 mengalami kenaikan. Sedangkan berdasarkan data BPS Maret 2021, dari angka kemiskinan Jawa Tengah 11,79 persen, sebanyak 4,4 persen diantaranya adalah kemiskinan ekstrim.

"Kita di tahun 2020 kondisi covid-19 sehingga kemiskinan Jawa Tengah mengalami kenaikan lagi jadi 11,41 persen. Serta sebesar 4,4 persen kemiskinan ekstrim dengan karakteristik lansia, kepala rumah tangga perempuan, tidak bekerja, pekerja informal, dan pekerja di sektor pertanian." Paparnya

Dalam kesempatan yang sama, Plt Kepala Bappeda Provinsi Jawa Tengah Ir. Agung Tejo Prabowo, MM mengungkapkan bahwa forum tersebut dimaksudkan sebagai forum koordinasi dan konsultasi agar antar pemangku kepentingan memperoleh pemahaman yang sama dalam pelaksanaan penanggulangan kemiskinan.

Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin Maimoen juga menjelaskan rapat koordinasi tersebut sangatlah penting, khususnya bagi pemerintah daerah di Jawa Tengah. 

"Pertemuan siang hari ini sangat penting sebagai salah satu upaya untuk menghindari permasalahan serta mensinergikan dan mengkonvergensikan program penanggulangan kemiskinan
setelah kita mengalami Pandemi Covid-19 yang tentu berdampak pada kemiskinan," tuturnya

Selanjutnya, Wagub menambahkan bahwa sebaran penduduk miskin di Jawa Tengah masih didominasi oleh pedesaan. Kondisi tersebut merupakan tantangan bagi pemerintah dan seluruh stakeholder yang ada untuk meningkatkan kembali kinerja penanggulangan kemiskinan.

"Di pedesaan masih didominasi oleh masyarakat kita sampai saat ini masih menjadi buruh tani ada petani gurem, buruh industri kecil, pekerja serabutan. Kami berharap seluruh pihak baik OPD provinsi Jawa tengah, Pemkab kota pihak swasta perguran tinggi, organisasi sosial masyarakat untuk saling bersinergi, ditambah lagi dengan adanya desa-desa dampingan.” pungkas Wagub