Bupati Klaten Hadiri Kunjungan Kerja Menteri ATR BPN di Semarang

Nusron menyampaikan bahwa dirinya bersama para bupati dan wali kota se-Jawa Tengah melakukan koordinasi secara intensif untuk membahas berbagai permasalahan pertanahan yang ada. Salah satu isu utama yang menjadi perhatian adalah masih adanya sekitar 19% dari total 2,2 juta hektare lahan di Jawa Tengah yang belum tersertifikasi maupun terpetakan. Kondisi ini dinilai berpotensi menimbulkan konflik di masa mendatang apabila tidak segera diselesaikan.

“Alhamdulillah, hari ini kami efektif berdiskusi dengan kepala daerah di seluruh Jawa Tengah untuk memetakan pelayanan pertanahan, tata ruang, hingga potensi publik dan investasi di provinsi ini. Kami butuh kolaborasi semua pihak, termasuk Gubernur dan para bupati, agar seluruh tanah ini dapat segera disertifikasi,” ungkapnya.

Bupati Klaten Mas Hamenang mengatakan bahwa dalam rapat koordinasi tersebut para bupati/ walikota berkesempatan untuk menyampaikan permasalahan pertanahan di wilayah masing-masing. Sehingga diharapkan kedepan permasalahan pertanahan dapat terselesaikan satu per satu.

“Hari ini kami mengikuti rakoor bersama bapak Menteri ATR/BPN yang dipimpin juga oleh bapak Gubernur Jateng. Alhamdulillah banyak hal yang disampaikan, berkaitan dengan isu-isu terkini, baik itu skala nasional maupun wilayah Jawa Tengah. Tadi saya juga berkesempatan untuk menyampaikan permasalahan pertanahan di Kabupaten Klaten dan insyaallah nanti kedepan kita diberi ruang untuk berkomunikasi sehingga permasalahan pertanahan di Kabupaten Klaten dapat terselesaikan satu per satu,” ujar Mas Hamenang.

(Dokumentasi Pimpinan Bagian Prokopim Setda Kabupaten Klaten)

Dokumentasi/Foto lainnya :

↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓