Wakil Bupati Klaten Sampaikan Jawaban atas Pandangan Umum Fraksi DPRD Terkait RAPBD 2026

Mas Benny menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh fraksi DPRD atas berbagai saran, masukan, serta himbauan konstruktif yang disampaikan dalam rapat sebelumnya. Menurutnya, seluruh pandangan tersebut menjadi bahan penting dalam penyempurnaan kebijakan fiskal dan pembangunan daerah yang lebih efektif serta berpihak kepada masyarakat.

“Kami berterima kasih kepada seluruh fraksi atas saran dan masukan yang disampaikan. Semua pandangan tersebut akan menjadi bahan evaluasi dan tindak lanjut dalam penyusunan dan pelaksanaan APBD tahun 2026,” tutur Mas Benny.

Lebih lanjut, Mas Benny menjelaskan bahwa arah kebijakan APBD 2026 difokuskan untuk meningkatkan kemandirian daerah, memperkuat daya saing ekonomi lokal, serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Pemerintah Kabupaten Klaten sendiri juga berkomitmen mendorong pertumbuhan pendapatan daerah melalui berbagai inovasi dan digitalisasi layanan pajak, optimalisasi aset daerah, serta pembinaan bagi pelaku UMKM/ BUMD agar lebih produktif.

Selain itu, Pemkab Klaten akan terus memperkuat pelayanan publik di bidang pendidikan, infrastruktur, dan ketahanan pangan. Pemerintah juga menegaskan komitmennya terhadap 10 program prioritas pembangunan daerah, di antaranya peningkatan kualitas pendidikan, pengelolaan lingkungan berkelanjutan, serta pengembangan desa wisata dan pertanian organik lokal.

“Kami ingin setiap program APBD tidak hanya terukur secara angka, tetapi benar-benar terasa manfaatnya oleh masyarakat. Mulai dari jalan yang lebih baik, layanan pendidikan yang merata, hingga pemberdayaan ekonomi berbasis potensi lokal,” imbuhnya.

Dalam penjelasannya kepada fraksi-fraksi DPRD, Mas Benny juga menyoroti sejumlah proyek strategis yang sedang berjalan dan pemasangan penerangan jalan umum (PJU) di beberapa titik yang akan dilakukan secara bertahap.

Pemerintah daerah pun berupaya mengoptimalkan program ketahanan pangan sejalan dengan kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, serta mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG) dari pemerintah pusat melalui penyediaan data dan fasilitasi lintas sektor.

Di bidang pendidikan, Pemkab Klaten memastikan pemerataan akses pendidikan antara sekolah negeri dan swasta, termasuk dukungan bagi lembaga pendidikan nonformal seperti PKBM dan LKP, serta pemberian Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) bagi PAUD dan lembaga masyarakat.

Sebagai penutup, Mas Benny menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah dan DPRD dalam menjaga transparansi, akuntabilitas, serta efektivitas anggaran agar setiap rupiah yang dialokasikan mampu memberikan dampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat.

“Kolaborasi antara pemerintah daerah dan DPRD menjadi kunci dalam memastikan setiap kebijakan benar-benar berangkat dari aspirasi rakyat dan kembali kepada rakyat,” pungkas Mas Benny.

(Dokumentasi Pimpinan Bagian Prokopim Setda Kabupaten Klaten)

Dokumentasi/Foto lainnya :

↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓