Wakil Bupati Klaten Hadiri Seminar Penataan Pertambangan Mineral bukan Logam dan Batuan

Seminar tersebut turut serta dihadiri oleh Wakil Ketua KPK RI, Dirjen Minerba Kementerian ESDM, Direktur Koordinasi Supervisi Wilayah III KPK RI, Direktur Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri, Gubernur Jawa Tengah, 35 Kepala Daerah, Forkompimda se-Jawa Tengah dan D.I Yogyakarta. 

Wakil Ketua KPK RI, Nurul Gufron yang hadir secara virtual menyampaikan seminar tersebut diharapkan dapat menata pertambangan agar tertib, taat hukum, bisa mencakup kepentingan pemerintah, pengusaha, pembangunan, penegak hukum agar harmoni tidak menimbulkan masalah. Dirinya juga mengatakan ijin terkait mineral bukan logam dan batuan perlu ditegaskan dasar hukumnya. 

“Dari seminar ini nantinya diharapkan, pertambangan bisa ditata agar tertib. Ijin terkait mineral bukan logam dan batuan, semula wewenang ijin di kabupaten/kota, kemudian provinsi, ke pusat, bahkan ditarik lagi ke provinsi, di mana masing-masing tentu pernah memberikan ijin berupa produk hukum, maka banyak hal yang perlu dirapikan. Perlu ditegaskan dasar hukumnya jangan sampai tidak jelas, misal berapa hitungannya per ton, per truk, kalau tidak sama akan mengakibatkan ketidakadilan  menimbulkan disharmoni. Aspek ketiga perlu diatur pungutannya, siapa pemungutnya, untuk apa pungutan itu,” ujar Nurul Gufron. 

Selanjutnya, Nurul Gufron menambahkan bahwa perlindungan lingkungan di area sekitar pertambangan juga harus diperhatikan jangan sampai menimbulkan kerusakan dan gesekan di masyarakat. 
“Tentukan prosedur bisnisnya, karena bukan hanya ditambang, kadang ada alat berat masuk ke titik-titik penambangan melalui jalan desa, jalan kabupaten, dengan tonasenya yang tidak kuat untuk dilalui, ini bisa menimbulkan kerusakan, dan gesekan driver dengan warga desa. Maka harus ditentukan legal formalnya, kepada pengusaha ada kepastian, pemda ada legalnya masuk PAD. Setelah ada penataan, diharapkan PAD nya akuntabel, tapi lingkungan juga terlindungi,” imbuhnya. 

Pada kesempatan yang sama, Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo mengatakan bahwa forum tersebut sangatlah penting bagi daerah yang memiliki galian C. Dirinya juga menginisiasi pembuatan aplikasi khusus terkait aduan-aduan dan informasi galian C ilegal di Jawa Tengah. Lalu meminta adanya kontak aduan yang terhubung langsung dengan pihak berwenang untuk menampung data galian C ilegal.

“Banyak protes masyarakat jalannya rusak, sumber mata air hilang, jalan rusak karena jalannya itu kalau nggak jalannya desa, yang jalannya kabupaten. Saya usul konkret saja, kita kasih nomor handphone untuk melaporkan setelah itu kita grebek bareng-bareng. kita kasih batas waktu, tugas saya dari ESDM mendampingi, tugas ESDM di kabupaten/ kota mendampingi untuk dilakukan semacam pemutihan dan kita carikan jalan keluar,” ungkap Ganjar. 

Ganjar Pranowo menambahkan bahwa pemerintah harusnya dapat menata dan mengatur galian C tersebut. Untuk mewujudkan hal tersebut, Ganjar mengatakan perlu disiapkannya transisi, transformasi dan edukasi tanpa menyulitkan semua pihak. 

“Kita tata, saya membayangkan daerah yang dieksploitasi itu desanya maju, karena dia akan mendapatkan kick back. Kick backnya apa? Legal. Tanpa itu dilakukan ini akan berulang terus-menerus, dan nggak akan pernah selesai. Tapi tentu saja kita tidak akan menutup. Kita perlu siapkan transisinya, transformasinya, edukasinya. Kita punya niatan yang baik untuk menata tidak untuk menyulitkan tapi untuk membikin semua teratur,” pungkas Ganjar.

(Dokumentasi Pimpinan Bagian Prokopim Setda Kabupaten Klaten)

Dokumenasi/Foto lainnya :
↓  ↓  ↓  ↓  ↓  ↓  ↓  ↓  ↓  ↓  ↓  ↓  ↓