Pemkab Klaten Perkuat Kesiapsiagaan Hadapi Bencana Hidrometeorologi Kering Melalui Rakor Lintas Sektor

Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Klaten, Syahruna, menyampaikan bahwa Kabupaten Klaten memiliki hampir seluruh potensi bencana, kecuali tsunami. Saat ini aktivitas Gunung Merapi masih terus dipantau, potensi gempa bumi akibat Sesar Opak tetap ada, sementara musim kemarau mulai memunculkan ancaman kekeringan di sejumlah wilayah. Syahruna menambahkan, hingga saat ini terdapat empat desa di Kecamatan Kemalang yang menjadi prioritas penyaluran bantuan air bersih karena mengalami kekurangan air paling signifikan.

"Dampak musim kemarau bukan hanya kekurangan air bersih, tetapi juga meningkatkan risiko kebakaran hutan dan lahan, mengganggu sektor pertanian, hingga berdampak pada kesehatan masyarakat," jelasnya.

Sementara itu, Kapolresta Klaten Kombes Pol. Ari Cahya Nugraha menekankan bahwa keberhasilan penanggulangan bencana tidak ditentukan oleh satu institusi, melainkan oleh kuatnya kolaborasi dan kesiapan seluruh pihak. Ia menjelaskan bahwa wilayah-wilayah dengan tingkat kerawanan kekeringan tinggi harus menjadi prioritas mitigasi melalui distribusi air bersih, pengamanan sumber air, peningkatan kesiapsiagaan aparatur pemerintah, serta penguatan kapasitas masyarakat.

"Keberhasilan penanggulangan bencana bukan ditentukan siapa yang paling hebat, tetapi bagaimana kita membangun perencanaan, koordinasi, dan kesiapsiagaan sejak jauh hari sebelum bencana terjadi," ujarnya.

Selain itu, Kapolresta juga mendorong penguatan sistem peringatan dini (early warning system) dan pusat kendali (command center) sebagai bagian dari upaya mempercepat respons ketika terjadi bencana.
"Prinsipnya lebih baik kita siap meskipun tidak digunakan, daripada tidak siap ketika benar-benar dibutuhkan," tegasnya.

Dalam kesempatan yang sama, Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo mengatakan potensi bencana hidrometeorologi kering tahun ini perlu diantisipasi secara serius karena dapat memicu berbagai dampak, mulai dari kebakaran hutan dan lahan, krisis air bersih, hingga ancaman terhadap ketahanan pangan. Di sisi lain, Kabupaten Klaten juga harus bersiap menghadapi potensi banjir saat musim penghujan tiba.

Menurut Mas Hamenang, penanganan bencana hanya dapat berjalan optimal apabila seluruh instansi bergerak dalam satu tim melalui kolaborasi lintas sektor.
"Tidak ada yang menjadi superman dalam penanganan bencana. Yang ada adalah super tim. Semua pihak harus berkolaborasi agar penanganan bencana bisa dilakukan secara cepat, tepat, dan optimal," tuturnya.

Mas Hamenang menegaskan bahwa pemerintah tidak boleh menunggu bencana terjadi baru membangun koordinasi. Upaya mitigasi harus dilakukan sejak dini, termasuk menjaga ketahanan pangan, memperkuat kesiapsiagaan masyarakat, serta menyusun pembagian tugas yang jelas antarinstansi. Ia juga menyoroti pentingnya percepatan penanganan infrastruktur pengendali banjir, khususnya di kawasan Sungai Dengkeng. Menurutnya, musim kemarau merupakan waktu yang tepat untuk melakukan pembenahan tanggul sebelum memasuki musim penghujan.

"Kita tidak boleh menunggu banjir datang baru memperbaiki tanggul. Justru musim kemarau adalah waktu terbaik untuk melakukan mitigasi sehingga saat musim hujan tiba kita sudah lebih siap," imbuh Mas Hamenang.

Dalam rapat tersebut juga dibahas usulan penetapan status siaga darurat hidrometeorologi kering sebagai langkah untuk memperluas akses dukungan dan pendanaan dari pemerintah pusat. Namun demikian, Mas Hamenang menegaskan bahwa seluruh proses penanganan bencana harus tetap dilaksanakan secara transparan, akuntabel, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(Dokumentasi Pimpinan Bagian Prokopim Setda Kabupaten Klaten)

Dokumentasi/Foto lainnya :

↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓