Gubernur Jawa Tengah Kukuhkan KOMPAK API 2023

Wakil Ketua KPK Nawawi Pamolango mengatakan keberadaan Kompak-API Jateng akan semakin memerkuat upaya pencegahan korupsi di Jateng.
Terlebih lagi, bisa diarahkan memberikan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat hingga wilayah pedesaan dan memperluas Desa Anti Korupsi di Jateng.

Nawawi menjelaskan, para pengurus maupun anggota Kompak-API Jateng mampu membangun kolaborasi dengan para pemangku kepentingan dan mitra kerja menuju budaya masyarakat Jateng antikorupsi.

“Harapan ke depan seperti itu. Mereka ini kan dilatih dan diberikan pendidikan antikorupsi di KPK. Mereka yang dikirim itu tidak asal kita terima, kita seleksi juga. Besar harapan kami mereka bisa memberikan ilmu bagi daerahnya,” katanya.

Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo menyampaikan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah bersama dengan KPK dan pihak-pihak terkait menyelenggarakan kegiatan tersebut guna mengetahui bagaimana cara menangani tindak pidana korupsi. Dirinya mengungkapkan pada intinya Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) harus memiliki inisiatif maju terlebih dahulu. 

“Acara tadi pagi bersama KPK dengan Kejaksaan dengan kepolisian dan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) berbicara bagaimana menangani tindak pidana korupsi agar kemudian kita semua selalu berkoordinasi antara aparat penegak hukum. Tapi intinya Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) harus inisiatif, maju lebih dulu. Namun Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) atau inspektorat ini akan jadi masalah ketika kemudian Driving Force nya atau kekuatan dari pimpinannya mencengkram inspektorat. Maka itu akan menjadi PR kita,” tuturnya. 

Pada kesempatan yang sama, Ganjar juga menyampaikan terima kasih kepada jajaran pemerintah kabupaten/ kota yang telah bersinergi membawa Provinsi Jawa Tengah menjadi provinsi terbaik dengan skor 3.714 dengan status kinerja tinggi. Namun demikian, Ganjar juga mengimbau kepada seluruh kepala daerah untuk lebih memperbaiki sistem-sistem yang rawan akan tindak korupsi. 

“Terima kasih atas partisipasi kawan-kawan semuanya kabupaten kota yang luar biasa bahkan ada desa antikorupsi. Provinsi Jawa Tengah berhasil menjadi provinsi terbaik waktu itu skornya 3.714 dengan status kinerja tinggi dan Jawa Tengah waktu itu menempati posisi pertama dan inilah sebenarnya koreksi-koreksi yang kita lakukan agar kemudian kita jauh lebih baik. Tapi apa kita lakukan ini pasti ada tekanan kiri-kanan, godaan. Mudah-mudahan LHKPN nya bagus, pencegahannya bagus, contohnya bagus perbaikannya bagus. Maka insya allah, tidak akan sulit tugas kita yang ada di eksekutif adalah memperbaiki kebocoran itu,” terangnya. 

(Dokumentasi Pimpinan Bagian Prokopim Setda Kabupaten Klaten)

Dokumenasi/Foto lainnya :
↓  ↓  ↓  ↓  ↓  ↓  ↓  ↓  ↓  ↓  ↓  ↓  ↓