Gelar Pengawasan Daerah 2026, Pemkab Klaten Perkuat Integritas dan Tata Kelola Pemerintahan

Pemerintah Kabupaten Klaten menggelar Gelar Pengawasan Daerah (Larwasda) Kabupaten Klaten Tahun 2026 di Pendopo Pemerintah Kabupaten Klaten, Senin pagi (16/11/2026). Kegiatan ini menjadi forum evaluasi sekaligus upaya memperkuat sinergi pengawasan internal dan eksternal guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berintegritas.

Gelar Pengawasan Daerah 2026, Pemkab Klaten Perkuat Integritas dan Tata Kelola Pemerintahan

Kegiatan tersebut dihadiri Plt. Bupati Klaten, Kepala Ombudsman RI Perwakilan Jawa Tengah, perwakilan BPKP DIY, Inspektur Provinsi Jawa Tengah, Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Klaten, para asisten dan staf ahli bupati, kepala OPD Kabupaten Klaten, kepala BUMD, camat, serta jajaran terkait lainnya.

Inspektur Daerah Kabupaten Klaten, Agus Suprapto, menyampaikan bahwa Larwasda diselenggarakan untuk menyampaikan hasil pengawasan Inspektorat Daerah atau Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Tahun 2025 dan Semester I Tahun 2026 kepada jajaran pimpinan serta perangkat daerah. Menurutnya, kegiatan tersebut memiliki tiga tujuan utama, yakni memublikasikan ikhtisar hasil pengawasan Kabupaten Klaten Tahun 2025 dan Semester I Tahun 2026, memberikan pemahaman mengenai peran strategis lembaga pengawas eksternal dalam tata kelola pemerintahan, serta meningkatkan sinergitas pengawasan internal dan eksternal di Kabupaten Klaten.

Lebih lanjut, Agus menjelaskan bahwa Inspektorat Daerah Kabupaten Klaten memiliki tugas membantu Bupati dalam membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah serta tugas pembantuan oleh perangkat daerah. Pelaksanaan tugas pengawasan tersebut mencakup dua fungsi utama, yaitu quality assurance melalui audit, reviu, evaluasi, dan monitoring, serta consulting melalui konsultasi, asistensi, sosialisasi, dan pencegahan korupsi.

Sementara itu, Plt. Bupati Klaten, Linda Benny, dalam sambutannya menyampaikan bahwa Larwasda harus dimaknai sebagai forum evaluasi sekaligus momentum konsolidasi untuk memperkuat komitmen bersama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang semakin baik.
“Pengawasan harus kita tempatkan sebagai instrumen perbaikan, bukan sebagai beban birokrasi. Pengawasan hadir untuk memastikan setiap kewenangan dijalankan dengan benar, setiap anggaran dapat dipertanggungjawabkan, dan setiap program benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat Kabupaten Klaten,” tuturnya.

Ia menegaskan bahwa hasil pengawasan tidak boleh berhenti sebagai catatan dan rekomendasi di atas kertas, tetapi harus ditindaklanjuti secara nyata hingga ke akar persoalan agar kesalahan serupa tidak terulang. Menurutnya, keberhasilan pengawasan bukan diukur dari banyaknya temuan yang dicatat, melainkan dari keseriusan jajaran pemerintah daerah dalam menyelesaikan permasalahan dan menghadirkan perbaikan yang dapat dirasakan masyarakat.

Dalam kesempatan tersebut, Mbak Linda juga mengingatkan pentingnya menjaga integritas, keteladanan, dan pengendalian sebagai fondasi dalam menjalankan tugas pemerintahan. Ia mengajak seluruh jajaran Pemkab Klaten menjadikan momentum Larwasda sebagai kesempatan untuk mengevaluasi kelemahan, memperbaiki tata kelola, memperkuat pencegahan, serta membangun budaya kerja yang jujur, terbuka, dan bertanggung jawab.

Untuk itu, Mbak Linda meminta seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Klaten memperhatikan lima hal penting. Pertama, menjadikan integritas sebagai budaya kerja yang dimulai dari keteladanan pimpinan. Kedua, menindaklanjuti seluruh hasil pengawasan secara serius, terukur, dan tepat waktu dengan penanggung jawab serta target penyelesaian yang jelas. Ketiga, memperkuat pengendalian internal dan manajemen risiko melalui sistem pencegahan dini. Keempat, meningkatkan kualitas pelayanan publik agar berjalan transparan, mudah, responsif, serta bebas dari pungutan di luar ketentuan. Kelima, memperkuat peran Inspektorat Daerah dan sinergi dengan lembaga pengawas eksternal sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan.

Lebih lanjut, ia berharap arahan dan materi dari BPKP, Ombudsman, serta Inspektorat Provinsi Jawa Tengah dapat memberikan penguatan dan perspektif baru bagi seluruh perangkat daerah dalam menjalankan tugasnya.
“Saya berharap seluruh jajaran tidak takut untuk dievaluasi, tidak anti terhadap kritik, dan tidak pernah berhenti memperbaiki diri. Sebab jabatan adalah amanah, kewenangan adalah tanggung jawab, dan pelayanan kepada masyarakat merupakan tujuan utama pengabdian kita,” tegas Mbak Linda.


(Dokumentasi Pimpinan Bagian Prokopim Setda Kabupaten Klaten)

Dokumentasi/Foto lainnya :

↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓


Click Here To See More

What's Your Reaction?

like
0
dislike
0
love
0
funny
0
angry
0
sad
0
wow
0