Bupati Klaten Sampaikan Jawaban atas perubahan Perda Nomor 5 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
Bupati Klaten, Hamenang Wajar Ismoyo, menghadiri Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Klaten, Senin (22/6/2026), dengan agenda Penyampaian Pemandangan Umum Fraksi terhadap Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2025 serta Jawaban Bupati atas perubahan Perda Nomor 5 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
Dalam sambutannya, Mas Hamenang menyampaikan apresiasi kepada seluruh fraksi DPRD atas masukan, saran, dan pandangan yang diberikan dalam pembahasan Raperda tersebut.
Pemerintah Kabupaten Klaten melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa telah melaksanakan peningkatan kapasitas aparatur desa terkait persiapan pengisian BPD, serta akan melanjutkan sosialisasi dan pendampingan secara bertahap hingga tahun 2026–2034. Upaya monitoring dan evaluasi juga terus dilakukan untuk memastikan pelaksanaan berjalan sesuai ketentuan.
Mas Hamenang juga menegaskan bahwa mekanisme pengisian BPD dilakukan secara berjenjang melalui musyawarah desa, dengan memperhatikan keterwakilan masyarakat, termasuk keterwakilan perempuan minimal 30 persen.
Selain itu, pemerintah daerah akan segera menerbitkan regulasi turunan berupa Peraturan Bupati sebagai pedoman teknis pelaksanaan di lapangan, guna memastikan proses berjalan tertib, transparan, dan sesuai aturan.
“Terima kasih atas seluruh pemandangan umum fraksi. Masukan yang diberikan menjadi bahan penting dalam penyempurnaan kebijakan daerah ke depan,” ujarnya.
Terakhir, Mas Hamenang berharap pembahasan Raperda dapat berjalan lancar dan menghasilkan kebijakan yang semakin memperkuat tata kelola pemerintahan desa di Kabupaten Klaten.
(Dokumentasi Pimpinan Bagian Prokopim Setda Kabupaten Klaten)
Dokumentasi/Foto lainnya :
↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓
Click Here To See More
What's Your Reaction?
