Bupati Klaten Hadiri Forum Konsultasi Publik RPJMD Jateng Tahun 2025-2029

Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Gubernur Jawa Tengah dan turut dihadiri oleh Forkopimda Provinsi Jawa Tengah serta Bupati/ Walikota Se Jawa Tengah, tak terkecuali Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo.

Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi dalam arahannya menyampaikan bahwa pemerintahan provinsi maupun kabupaten/ kota merupakan suatu birokrasi yang menjadi ujung tombak dari Pembangunan di wilayah. Oleh karena itu, sebagai pengemban amanah di wilayah, seorang kepala daerah harus tahu betul seluk beluk potensi dan permasalahan yang ada diwilayahnya.

“Kita merupakan suatu birokrasi, birokrasi merupakan ujung tombak dari suatu pembangunan di wilayah. Oleh karena itu, kita semua sepakat utamanya pengemban wilayah, bupati/ walikota, sebagai pengendali wilayah secara tidak langsung kitalah nanti yang akan menggerakkan birokrasi di wilayah kita. Sehingga, apa yang kita lakukan harus tahu akar permasalahan masyarakat. Makanya hari ini RPJMD kita godok dan kita harus tahu permasalahan yang ada diwilayahnya masing-masing,” ujarnya.

Lebih lanjut, Luthfi menekankan bahwa terdapat 35 prinsip program yang Pemerintah Provinsi Jawa Tengah tekankan kepada pemerintah daerah kabupaten/ kota di Jawa Tengah. Selanjutnya, Ia meminta seluruh pemerintah daerah untuk mempelajari serta menjabarkan apa yang menjadi maksud program tersebut agar kemudian dapat linier dengan program yang ada di Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

Adapun program delegasi ke kabupaten/ kota di Jawa Tengah:
1. Pembentukan Kecamatan Berdaya (Pemberdayaan ekonomi bagi disabilitas, perempuan, pelaku ekonomi kreatif dan sport center) aset dari pemerintah kab/kota
2. Pembangunan Infrastruktur melalui Permukiman Layak Huni melalui 1 KK 1 rumah layak huni, Pengembangar Pusat Rekreasi dan Promosi Pembangunan, dan Gelanggang Olah Raga Internasional -› Pembangunan RTLH 30% menjadi kewenangan Kabupaten/kota, dan 20% desa
3. Pelatihan dan Pendidikan Anti Korupsi berbasis ISO 37001 untuk ASN dan Penyelenggara Pemerintah Desa bekerjasama dengan Aparat Penegak Hukum, OMBUDSMAN, Kepolisian, Kejaksanaan, BPK & KPK
4. Pelayanan kesehatan keliling, Puskesmas pembantu dan Pelayanan kesehatan di setiap desa
5. Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Tambak Ikan Nila
6. Sekolah unggulan perkecamatan
7. Mendorong pembentukan Rumah Perlindungan Anak, Perempuan dan disabilitas di setiap Kecamatan
8. Membangun 1.000 desa/Kampung wisata baru
9. BUMDES Berdaya (Kepastian Hukum dan Bantuan Modal Usaha setiap Bumdes di Jateng)
10. Penguatan BPBD dan Tagana dalam Penanganan Bencana berbasis Kelompok Masyarakat
11. Cek Kesehatan Gratis
12. Mendorong penyediaan 1 Dokter, 1 Bidan setiap Puskesmas Pembantu
13. Melahirkan Pererintahan yang Good Clear Government dan Collaborative Governance melalui peningkatan kesejahteraon, Profesionalitas dan kualitas ASN dan Perangkat Desa
14. Memberikan bantuan hukum bagi guru, disabilitas, perempuan dan anak
15. Mengembangkan 10 Titik Aglomerasi menjodi Episentrum Pertumbuhan Ekonomi Baru
16. Pelindungan dan pemberdayaan anak teriantar dan fakir miskin
17. Melahirkan ekosistem ekanomi syariah melatul penguatan regulasi dan pengembangan wisata ramah muslim
18. Pendampingan Sertifikasi Halal, HAKI (Hak Atas Kekayaan Intelektual) dan P-IRT (Pangan Industri Rumah Tangga) secara Gratis
19. Meningkatkan pelatihan untuk sertifikasi juru sembelih halal dan standar rumah pemotongan hewan
20. Desa maju dan berdaya melalui pembangunan lumbung kesejahteraan, produk unggulan go internasional, Sistem informasi Desa (SID), dan Tim Tanggap Bencana
21. Peningkatan desa mandiri energi melalui Pengembangan bio gas, hydro, maupun tenaga surya
22. Pelatihan pengolahan dan manajemen keuangan bagi perempuan pesisir dan petani Perempuan
23. Pelatihan 1000 kontan kreator desa wisata
24. Subsidi Modal dan Pendampingan UMKM 1 RT 1 Kelompok UMKM
25. Hilirisasi Produk Unggulan dengan semangat Ekonomi Hijau
26. Mendorong pemenuhan kebutuhan Ruang Terbuka Hijau (RTH) baik di Kawasan Perkotaan maupun Wilayah Desa
27. Moderasi Beragama dan wawasan kebangsaan melalui penguatan regulasi, pendidikan dan pelatihan
28. Mendorong Penguatan forum kerukunan antar umat beragama dan forum pembauran Kebangsaan
29. Peningkatan operasional kader Posyandu
30. Peningkatan kualitas hidup lansia
31. Taruna karya mandiri melalui program kartu zilenial untuk membuka lapangan kerja
32. Penguatan dan pemberdayaan koperasi untuk pengembangan perekonomian desa
33. Meningkatkan Kesejahteraan Atlet, Pelatih, dan Manajemen Olahraga
34. Pengembangan Sekolah inklusif di setiap Kecamatan
35. Monitoring dan sister peringaton dini bancano berbasis teknologi seluruh wilayah rawan bencana.

Terakhir, Luthfi mengajak seluruh pihak untuk bersama mewujudkan Jawa Tengah sebagai provinsi maju yang berkelanjutan untuk menuju Indonesia Emas 2045. Kemudian, kegiatan dilanjutkan dengan dialog tanya jawab antara Gubernur Jawa Tengah dan Bupati/ Walikota Se Jawa Tengah.

(Dokumentasi Pimpinan Bagian Prokopim Setda Kabupaten Klaten)

Dokumentasi/Foto lainnya :

↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓