Buka Klaten Property & Living Expo, Bupati Klaten Dorong Kolaborasi Wujudkan Hunian Layak bagi Masyarakat

Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Disperakim) Kabupaten Klaten, Pramana Agus Wijanarka, mengatakan Klaten Property & Living Expo 2026 merupakan bagian penting dari rangkaian peringatan HAPERNAS tahun ini. Menurutnya, kegiatan yang berlangsung selama tiga hari, mulai 1 hingga 3 September 2026, tersebut diharapkan mampu mempertemukan kebutuhan masyarakat dengan berbagai solusi di bidang perumahan, pembiayaan, perlengkapan hunian, hingga produk pendukung lainnya.
“Melalui kegiatan ini kami ingin mempertemukan kebutuhan masyarakat dengan berbagai solusi perumahan, pembiayaan, perlengkapan hunian, serta produk pendukung lainnya,” ujarnya.

Pameran tersebut melibatkan pengembang perumahan, lembaga perbankan, instansi terkait, serta penyedia interior dan perlengkapan rumah. Selain itu, turut hadir stan UMKM dan kuliner lokal sehingga masyarakat tidak hanya memperoleh informasi mengenai hunian, tetapi juga dapat menikmati dan mendukung produk usaha lokal. Pramana berharap kegiatan tersebut dapat menarik minat masyarakat umum, termasuk ASN, untuk mendapatkan informasi sekaligus menemukan pilihan hunian yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan.
“Kami berharap Klaten Property and Living Expo 2026 tidak berhenti sebagai kegiatan pameran dan transaksi. Kami ingin kegiatan ini membuka jejaring kerja sama, memperluas akses masyarakat terhadap informasi perumahan dan pembiayaan, mendorong investasi dan kegiatan usaha, serta memberikan kontribusi bagi pergerakan perekonomian Kabupaten Klaten,” jelasnya.

Sementara itu, Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo menyampaikan bahwa pelaksanaan Klaten Property & Living Expo merupakan bentuk ikhtiar bersama seluruh pemangku kepentingan untuk menjawab kebutuhan masyarakat terhadap hunian yang layak, berkualitas, dan tetap terjangkau.
“Hari ini kita memulai serangkaian acara Klaten Property and Living Expo. Ini adalah ikhtiar kita bersama, mulai dari rekan-rekan pengembang, pemerintah daerah, perbankan, notaris, dan seluruh stakeholder yang ada di Kabupaten Klaten, dalam rangka menjawab kebutuhan dan aspirasi masyarakat untuk memberikan hunian yang layak, baik, berkualitas, namun tetap dengan harga yang kompetitif,” tuturnya.

Mas Hamenang menambahkan, masyarakat dapat menemukan beragam pilihan hunian dalam pameran tersebut, mulai dari rumah bersubsidi hingga hunian dengan segmen premium.
Menurut Mas Hamenang, kebutuhan hunian di Kabupaten Klaten berpotensi terus meningkat seiring perkembangan wilayah. Dengan jumlah penduduk sekitar 1,3 juta jiwa serta dukungan konektivitas yang semakin baik melalui jalan tol dan layanan KRL, Klaten dinilai semakin strategis sebagai kawasan tempat tinggal bagi masyarakat yang bekerja di wilayah Yogyakarta maupun Solo.
“Dengan akses yang mudah, baik melalui tol maupun KRL, memungkinkan orang yang bekerja di Jogja atau Solo untuk tinggal di Kabupaten Klaten. Di sisi lain, pengembangan pariwisata juga luar biasa. Ini menjadi peluang sekaligus permasalahan. Peluang karena kebutuhan rumah akan semakin banyak, tetapi menjadi permasalahan apabila kita tidak mampu menghadirkannya,” imbuh Mas Hamenang.

Oleh karena itu, Mas Hamenang menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah daerah dan seluruh stakeholder untuk memastikan kebutuhan hunian masyarakat dapat terpenuhi.
“Kata kuncinya harus duduk bersama, berkolaborasi, sehingga kita bisa menghadirkan hunian yang layak,” tegasnya.

Lebih lanjut, Mas Hamenang mengatakan Pemerintah Kabupaten Klaten siap memberikan dukungan terhadap pengembangan sektor perumahan di daerah. Salah satu aspek penting yang menjadi perhatian adalah kepastian hukum dan kemudahan proses perizinan bagi pengembang. Ia menyebut, Kabupaten Klaten telah mendapatkan persetujuan terkait SKLP 2B dari kementerian. Hal tersebut diharapkan memberikan kepastian bagi para pengembang, termasuk dalam menyelesaikan berbagai persoalan yang berkaitan dengan Lahan Sawah Dilindungi (LSD).
“Alhamdulillah Kabupaten Klaten beberapa tahun lalu SKLP 2B kita sudah di-ACC oleh kementerian. Sehingga hari ini rekan-rekan stakeholder pengembang, barangkali berkaitan dengan permasalahan LSD, sudah bisa berproses kembali sehingga kepastian hukum sudah ada,” ungkapnya.

Pada kesempatan tersebut, Mas Hamenang juga mengatakan, apabila masih terdapat persoalan teknis dalam pengembangan perumahan, pemerintah daerah akan berupaya menyelesaikannya melalui pembahasan bersama dengan para stakeholder. Ia berharap sinergi tersebut mampu menciptakan ekosistem perumahan yang sehat sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hunian yang nyaman, menurutnya, menjadi salah satu fondasi penting bagi terciptanya kehidupan masyarakat yang lebih baik.
“Kalau masih ada permasalahan-permasalahan kecil, harapannya ke depan berkaitan dengan aturan dan hal-hal yang berkaitan dengan pemerintah daerah, insyaallah akan kita selesaikan. Kita duduk bersama, kita selesaikan,” pungkas Mas Hamenang.

(Dokumentasi Pimpinan Bagian Prokopim Setda Kabupaten Klaten)

Dokumentasi/Foto lainnya :

↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓