Wabup Klaten Hadiri Harganas Provinsi Jawa Tengah di Kendal

Pada acara tersebut, turut hadir Wakil Gubernur Jateng Taj Yasin Maimoen, Bupati Kendal Dico Ganinduto  dan Ketua PKK Jateng Siti Atikoh serta sejumlah Kepala Daerah se Jawa Tengah, termasuk Wakil Bupati Klaten, Yoga Hardaya. 

Kepala BKKBN Hasto Wardoyo menyebut, disharmoni keluarga memengaruhi pola asuh anak. Hal tersebut dikatakan karena angka perceraian yang meningkat sejak 2015. Pada 2021 sekitar 581 ribu kasus perceraian di Indonesia terjadi, angka yang lebih kurang sama juga terjadi di 2022. Menurutnya, kasus ini tidak hanya memengaruhi pasangan suami-istri, namun juga merembet ke pola asuh anak, dan berpotensi menyebabkan stunting. 

"Maka kami MoU dengan Kemenag untuk bimbingan menikah dilakukan tiga bulan sebelumnya. Dulu kan 10 hari, nah ini juga upaya mencegah stunting. Persiapkan keluarga, jangan cuma pre-wedding saja, tapi pre konsepsi kesiapan, kedewasaan," sebutnya. 

Hasto mengatakan, sebanyak 80 persen perceraian karena istri yang meminta. Penyebabnya, karena faktor komunikasi yang tidak lancar, faktor ekonomi, dan terakhir orang ketiga. 
"Kita ingin persiapkan keluarga sejak sebelum berkeluarga. Maka keluarga berencana (KB) ini jangan dimaknai KB dalam arti kontrasepsi tapi KB ya merencanakan keluarga," tegasnya. 

Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen menyampaikan sejumlah langkah ditempuh guna mencegah terjadinya perceraian. Misalnya Gerakan Jo Kawin Bocah, pola tersebut menurutnya paling pas untuk mengkomunikasikan perencanaan keluarga pada generasi muda.

"Kita mengkolaborasikan budaya dan pendidikan agama untuk pencegahan stunting dan pencegahan perceraian dalam mewujudkan ketahanan keluarga. Alhamdulillah adik-adik kita di sekolah (gencar) berkampanye tentang Jo Kawin Bocah," paparnya. 

Oleh karena itu, Yasin mengajak seluruh masyarakat bergotong royong menciptakan ketahanan keluarga. Melalui program desa ramah anak, desa Keluarga Berencana dan desa anti kekerasan terhadap perempuan. 
"Kita sudah punya pengalaman gotong royong menghadapi Covid-19, mari kita kerjasama untuk mewujudkannya," ajak Yasin. 

Terkait penanganan stunting di Jawa Tengah, Yasin yakin bisa menurunkan prevalensi tersebut sesuai target 14 persen di 2024. Dirinya menyebut, hal ini hanya mungkin diwujudkan bila ada peran dari seluruh stake holder, mulai dari pemerintah hingga pihak swasta. 

"Penurunan stunting dan kemiskinan di Jateng disupport oleh seluruh stake holder. Misal di Kendal, banyak swasta dan pemerintah andil dalam penurunan stunting dengan menjadi bapak asuh. Di Jateng kami ada Jateng Gayeng Nginceng Wong Meteng (5Ng) kita juga siapkan Jo Kawin Bocah, dan Perda terkait ketahanan keluarga di 2016," sebutnya. 

(Dokumentasi Pimpinan Bagian Prokopim Setda Kabupaten Klaten)

Dokumenasi/Foto lainnya :
↓  ↓  ↓  ↓  ↓  ↓  ↓  ↓  ↓  ↓  ↓  ↓  ↓