Plt Bupati Klaten Sampaikan Jawaban atas Pandangan Fraksi DPRD terhadap Dua Raperda

Dalam jawabannya, Mbak Linda menegaskan bahwa penyusunan RAPBD 2027 dilakukan dengan mengacu pada kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara yang telah disepakati bersama DPRD. Hal ini bertujuan menjaga kesinambungan antara perencanaan dan penganggaran agar program pembangunan tetap selaras dengan prioritas daerah serta kemampuan keuangan daerah.

Ia menjelaskan, penurunan alokasi transfer ke daerah pada 2027 dibandingkan tahun sebelumnya menjadi perhatian pemerintah daerah. Untuk menyikapi kondisi tersebut, Pemkab Klaten akan melakukan penajaman prioritas belanja dengan mengutamakan pemenuhan urusan wajib pelayanan dasar, pencapaian target pembangunan, serta program yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.
“Untuk menyikapi kondisi tersebut pemerintah daerah akan melakukan penyesuaian dan penajaman prioritas belanja dengan mengutamakan pemenuhan urusan wajib pelayanan dasar, pencapaian target pembangunan daerah serta program yang berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.

Dari sisi pendapatan, Pemkab Klaten akan mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), terutama melalui pajak dan retribusi daerah, pemutakhiran data potensi wajib pajak, digitalisasi pembayaran, serta penguatan pengelolaan aset daerah. Upaya tersebut dilakukan dengan tetap memperhatikan kemampuan masyarakat, iklim usaha, dan kualitas pelayanan publik. Selain itu, pemerintah daerah juga mendorong peningkatan kontribusi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) melalui inovasi dan penguatan rencana bisnis yang profesional serta penerapan tata kelola perusahaan yang baik.

Terkait Raperda Penyelenggaraan Kesehatan, Mahanni menyampaikan bahwa Pemkab Klaten berkomitmen memperkuat pencapaian Universal Health Coverage (UHC) melalui Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Langkah ini diharapkan memastikan masyarakat miskin dan rentan, termasuk yang menghadapi kendala administrasi, tetap memperoleh akses pelayanan kesehatan yang dibutuhkan. Penguatan layanan kesehatan juga diarahkan pada peningkatan pelayanan primer di puskesmas, pemenuhan alat kesehatan dan obat-obatan, dukungan sumber daya manusia serta sarana prasarana, dan pemanfaatan teknologi kesehatan, termasuk sistem rujukan dan telekonsultasi.

Dalam pembahasan prioritas pembangunan, Pemkab Klaten turut menegaskan komitmen untuk menangani kebutuhan infrastruktur dasar secara bertahap dan proporsional dengan mempertimbangkan pemerataan pembangunan antarwilayah. Sementara itu, penanganan kekeringan dilakukan melalui pemetaan wilayah terdampak, optimalisasi distribusi air bersih, serta upaya penyediaan sumber air permanen sesuai kelayakan teknis dan kemampuan keuangan daerah.

Rapat paripurna tersebut juga mengagendakan persetujuan bersama terkait kode etik dan tata beracara, Rencana Kerja DPRD Tahun 2027, serta Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2027. Selain itu, dilakukan pembentukan panitia khusus untuk membahas Raperda Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) dan Raperda Penyelenggaraan Kesehatan.

Menutup penyampaiannya, Mbak Linda berharap jawaban pemerintah daerah atas pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD dapat menjadi bahan masukan dalam tahapan pembahasan berikutnya. Ia juga meminta perangkat daerah terkait mempersiapkan setiap pembahasan Raperda secara matang dan bertanggung jawab agar menghasilkan kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat Kabupaten Klaten.
“Mudah-mudahan dapat dijadikan sebagai bahan masukan dalam mengiringi kita untuk memasuki tahapan pembahasan berikutnya. Dan khususnya kepada perangkat daerah, saya berharap untuk mempersiapkan diri dalam setiap rapat pembahasan dengan penuh tanggung jawab,” pungkasnya.

(Dokumentasi Pimpinan Bagian Prokopim Setda Kabupaten Klaten)

Dokumentasi/Foto lainnya :

↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓