Plt Bupati Klaten Dorong Pemutakhiran Data Perlinsos agar Bantuan Tepat Sasaran

Kegiatan tersebut dihadiri Plt. Bupati Klaten, Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Klaten, perwakilan Forkopimda, kepala OPD terkait, para camat, perwakilan kepala desa, pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), serta pihak terkait lainnya.
Kepala Dissosp3APPKB Kabupaten Klaten, Puspo Enggar Hastuti, menyampaikan bahwa berdasarkan evaluasi, capaian pendataan Perlinsos di Kabupaten Klaten saat ini baru mencapai 21 persen. Sementara itu, pemerintah menargetkan pendataan dapat menjangkau 50 persen dari total kepala keluarga (KK) di Kabupaten Klaten, dengan batas akhir penginputan pada 30 Desember 2026.

Sasaran pendataan diprioritaskan bagi masyarakat yang masuk dalam kelompok desil 1 hingga 5. Untuk dapat didaftarkan, masyarakat harus memiliki KTP atau Nomor Induk Kependudukan (NIK). Selanjutnya, data yang masuk akan melalui proses seleksi otomatis oleh sistem sehingga tidak seluruh warga yang didaftarkan secara otomatis menjadi penerima bantuan sosial.

Puspo menekankan pentingnya keterlibatan berbagai unsur masyarakat untuk mempercepat proses pendataan. Selain pendamping PKH dan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), agen Perlinsos di tingkat desa perlu dioptimalkan dengan melibatkan ketua RT/RW, kader Posyandu, kader PKK, Karang Taruna, serta unsur masyarakat lainnya.
“Yang paling memahami karakteristik masyarakat di lingkungan masing-masing adalah warga setempat. Karena itu, kami berharap keterlibatan agen di tingkat desa dapat dioptimalkan agar proses pendataan berjalan lebih cepat dan menjangkau masyarakat yang menjadi sasaran,” jelasnya.

Lebih lanjut, Puspo menjelaskan bahwa pendaftaran Perlinsos dapat dilakukan melalui dua mekanisme, yakni secara mandiri oleh masyarakat maupun melalui agen Perlinsos. Dalam pelaksanaannya, terdapat sejumlah kendala, antara lain masih terbatasnya jumlah agen aktif di tingkat desa, akses portal yang belum stabil pada waktu tertentu, serta keterbatasan jaringan internet di sejumlah wilayah. Selain itu, hasil pendataan juga masih memerlukan proses penyaringan untuk memastikan kesesuaian kriteria penerima bantuan. Oleh karena itu, diperlukan koordinasi dan langkah strategis bersama seluruh pihak agar target pendataan dapat tercapai sesuai tenggat waktu.

Menanggapi hal tersebut, Plt. Bupati Klaten, Linda Benny, menegaskan bahwa percepatan pendataan Perlinsos merupakan tanggung jawab bersama, bukan hanya pemerintah desa maupun perangkat daerah terkait. Seluruh unsur pemerintah dan masyarakat perlu berkolaborasi agar pemutakhiran data dapat diselesaikan tepat waktu.

Menurutnya, data Perlinsos yang dihimpun pada tahun 2026 akan menjadi salah satu dasar penentuan penerima bantuan sosial pada tahun 2027. Oleh karena itu, masyarakat yang memenuhi kriteria perlu dipastikan masuk dalam proses pendataan agar tidak kehilangan kesempatan memperoleh bantuan yang menjadi haknya.
“Ini merupakan tanggung jawab bersama. Saya tidak ingin hanya kepala desa atau perangkat desa yang dibebani untuk menyelesaikan persoalan ini. Semua harus bergerak dan berkoordinasi agar pendataan bisa berjalan optimal,” ungkapnya.

Mbak Linda juga mengingatkan bahwa proses seleksi penerima bantuan sosial telah dilakukan secara digital melalui sistem. Dengan demikian, penentuan kelayakan penerima bukan menjadi kewenangan kepala desa, aparat keamanan, maupun agen pendata, melainkan berdasarkan hasil verifikasi sistem di tingkat pusat.

Terakhir, Mbak Linda meminta seluruh petugas melakukan pendataan secara objektif dengan memprioritaskan masyarakat pada desil 1 hingga 5 yang dinilai berpotensi memenuhi kriteria penerima bantuan.
“Saya minta seluruh pihak mengoptimalkan strateginya. Batas akhir penginputan adalah 30 Desember 2026. Mari bergerak bersama untuk masyarakat, agar data yang masuk semakin lengkap dan bantuan sosial dapat diberikan kepada mereka yang benar-benar berhak,” tegasnya.

Pemkab Klaten berharap seluruh camat, pemerintah desa, pendamping sosial, dan agen Perlinsos dapat meningkatkan sinergi serta mempercepat proses pendataan. Dengan data yang semakin mutakhir dan akurat, penyaluran bantuan sosial diharapkan dapat berjalan lebih tepat sasaran.

(Dokumentasi Pimpinan Bagian Prokopim Setda Kabupaten Klaten)

Dokumentasi/Foto lainnya :

↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓