Pemkab Klaten Berikan Bansos RTLH Sebanyak 688 Unit

Turut hadir dalam kesempatan tersebut Bupati Klaten, Wakil Bupati Klaten, Ketua TP PKK Kabupaten Klaten, Sekretaris Daerah Kabupaten Klaten, Asisten dan Staff Ahli, Kepala OPD Kabupaten Klaten, Camat se Kabupaten Klaten, penerima bantuan dan lain sebagainya. 

Kepala Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Klaten Pramana Agus Wijanarka menyampaikan bahwa bantuan Rumah
Tidak Layak Huni (RTLH) merupakan bantuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah. Berdasarkan data hingga tahun 2022, jumlah RTLH masih cukup banyak yaitu 16.500 unit. Namun, pemerintah daerah bersama pihak lain telah memberikan bantuan stimulan kepada masyarakat. 

“Pemenuhan rumah tidak layak huni menjadi urusan wajib pemerintah. Di Klaten rumah tidak layak huni cukup banyak. Namun saat ini telah dilakukan intervensi oleh berbagai pihak. Secara stimulan baik pemkab pemprov atau pihak lain telah konsen membantu pemenuhan kebutuhan masyarakat dan di Kabupaten Klaten sendiri merupakan kabupaten yang memiliki intensitas penanganan RTLH yang baik,” ujarnya. 

Pramana menambahkan bahwa tahun 2023, Pemerintah Kabupaten Klaten memberikan bantuan sosial RTLH sejumlah 686 unit dengan besaran masing-masing 12 juta rupiah. Dengan keterbatasan nilai yang diberikan, dirinya berharap masyarakat dapat digerakkan untuk bergotong royong membantu pelaksanaan pengerjaan rumah. 

“Tahun 2023 ini, Pemkab Klaten membantu 686 unit RTLH yang berlokasi di desa-desa miskim ekstrem. Masing-masing nanti akan menerima 12 juta rupiah, nantinya 10 juta untuk belanja material, Rp 1.850.000 untuk upah tukang dan lainnya untuk dokumen rumah. Diharapkan tepat sasaran, mutu, waktu dan dapat dipertanggungjawabkan serta menghasilkan rumah yang layak,” imbuhnya. 

Bupati Klaten Sri Mulyani pada kesempatan tersebut menyampaikan pada tahun 2023 Pemerintah Kabupaten Klaten akan melaksanakan Kegiatan Bansos Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) sejumlah 686 unit rumah yang berlokasi di 77 desa dan 22 kecamatan lokasi Penanganan Kemiskinan Ekstrim (PKE) melalui Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Disperakim), sebagai upaya untuk mendukung pengentasan kemiskinan di lokasi PKE yang sudah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Dirinya berharap masyarakat sekitar membantu proses pengerjaan rumah karena bantuan yang diberikan bersifat stimulan. 

“Ada 686 unit bantuan sosial RTLH yang diserahkan bagi masyarakat Klaten. Manfaatkan dengan baik. Mengingat keterbatasan nilai bantuan, kegiatan ini menyasar pada perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dengan kriteria kerusakan ringan ke sedang
Kegiatan in tentunya memerlukan partisipasi dan gotong royong dari masyarakat sekitar. Untuk itt, Saya minta Kepada pemerintah Desa beserta seluruk warga baik tingkat RW maupun RT setempat untuk bersama-sama menggerakkan kebersamaan masyarakat dalam membantu pelaksanaan kegiatan tersebut,” tuturnya. 

Terakhir, Sri Mulyani berharap kegiatan pemberian bantuan tersebut dapat memotivasi seluruh stakeholder untuk bahu membahu bekerjasama membantu masyarakat meningkatkan kesejahteraannya. 

“Saya juga berharap kegiatan ini dapat memotivasi dan menggerakkan semua stakeholder terkait baik unsur pemerintah maupun non pemerintah untuk berkejasama bahu membahu menuntaskan penanganan RTLH di Kabupaten Klaten Semoga adanya bantuan ini dapat membantu masyarakat agar dapat hidup lebih sehat dan sejahtera, serta meningkatkan taraf hidup masyarakat dengan tujuan memberantas kemiskinan dan keterbelakangan yang ada di Kabupaten Klaten,” pungkasnya.

(Dokumentasi Pimpinan Bagian Prokopim Setda Kabupaten Klaten)

Dokumenasi/Foto lainnya :
↓  ↓  ↓  ↓  ↓  ↓  ↓  ↓  ↓  ↓  ↓  ↓  ↓