Pastikan MBG Aman dan Berkualitas, Pemkab Klaten Siap Perkuat Koordinasi

Rakor tersebut membahas penguatan peran pemerintah daerah dalam mendukung pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG), khususnya melalui inspeksi dan penilaian kesesuaian SPPG guna memastikan keamanan pangan serta kualitas pelayanan pemenuhan gizi bagi masyarakat.

Dalam arahannya, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyampaikan bahwa program MBG merupakan salah satu program utama Presiden yang perlu terus didukung agar pelaksanaannya berjalan optimal. Menurutnya, program tersebut memberikan manfaat bagi masyarakat, termasuk di wilayah terpencil yang membutuhkan dukungan pemenuhan gizi.
“Program ini tidak hanya memberikan nutrisi untuk mencegah stunting, tetapi juga memberikan banyak manfaat bagi pengembangan ekonomi, membuka lapangan kerja, menekan inflasi, membantu petani dan nelayan, serta mendorong pertumbuhan ekonomi,” ujarnya.

Tito menegaskan bahwa pemerintah daerah perlu mengambil peran lebih aktif dalam mendukung keberhasilan program MBG. Keterlibatan daerah dinilai penting karena manfaat program tersebut tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan gizi masyarakat, tetapi juga dapat mendukung pembangunan dan perekonomian daerah. Sebagai langkah penguatan pengawasan, Mendagri menyampaikan penerbitan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 400.5/8545/SJ tanggal 27 Oktober 2026 tentang Pelaksanaan Inspeksi dan Penilaian Kesesuaian SPPG di Daerah.

Sementara itu, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Sudaryono, mengajak seluruh pemerintah daerah untuk memperkuat kolaborasi dengan BGN dalam memastikan pelaksanaan program MBG berjalan aman dan sesuai ketentuan. Ia menekankan pentingnya prinsip toleransi nol terhadap kejadian keracunan makanan dalam pelaksanaan program MBG. Oleh karena itu, koordinasi antara BGN, pemerintah daerah, serta satuan tugas (satgas) MBG di tingkat provinsi dan kabupaten/kota perlu terus diperkuat, terutama dalam merespons permasalahan dan kejadian menonjol di lapangan.

Dalam rakor tersebut, BGN juga menyampaikan sejumlah kebutuhan dukungan pemerintah daerah, meliputi penguatan inspeksi dan penilaian SPPG, pelaksanaan MBG dengan sistem prasmanan, serta validasi data ibu menyusui, ibu hamil, dan balita sebagai kelompok sasaran program. Khusus untuk inspeksi dan penilaian SPPG, pemerintah daerah diharapkan mendukung pengawasan terhadap sejumlah aspek penting, antara lain keamanan pangan, legalitas dan sumber daya manusia (SDM), kondisi lahan, serta keselamatan kerja. Pengawasan tersebut diperlukan untuk memastikan setiap SPPG memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan.

Melalui keikutsertaan dalam rakor ini, Pemkab Klaten diharapkan dapat memperkuat koordinasi lintas perangkat daerah dan pemangku kepentingan dalam mendukung pelaksanaan program MBG. Upaya tersebut menjadi bagian dari komitmen bersama untuk memastikan pelayanan pemenuhan gizi berjalan sesuai standar, aman bagi penerima manfaat, serta memberikan dampak positif bagi kesehatan dan kesejahteraan masyarakat.

(Dokumentasi Pimpinan Bagian Prokopim Setda Kabupaten Klaten)

Dokumentasi/Foto lainnya :

↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓