Hadiri Rakoorlak, Bupati Klaten Dorong OPD Tingkatkan Kinerja & Percepatan Realisasi Program

Rakoorlak tersebut turut dihadiri Bupati Klaten, Pj Sekretaris Daerah Kabupaten Klaten, Asisten dan Staf Ahli Bupati, Kepala OPD Kabupaten Klaten, kepala bagian di lingkungan Setda Klaten, para camat, serta jajaran terkait lainnya.

Kepala Bagian Organisasi Setda Kabupaten Klaten, Rina Nugroho Wahyuning Dewi, menyampaikan bahwa Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan instrumen strategis untuk mengukur, mengevaluasi, dan memastikan setiap program serta kegiatan perangkat daerah berjalan selaras dengan target pembangunan daerah.
“SAKIP bukan sekadar pemenuhan kewajiban administrasi, melainkan sebuah proses pengelolaan kinerja yang terintegrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, efisien, dan berorientasi pada hasil,” ujarnya.

Menurutnya, melalui penerapan SAKIP, efektivitas penggunaan anggaran dapat diukur berdasarkan dampak nyata yang dirasakan masyarakat. Evaluasi SAKIP tahun 2026 dilaksanakan terhadap seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemkab Klaten melalui tahapan pengumpulan dan pemeriksaan data dukung, penelaahan dokumen kinerja, koordinasi, serta verifikasi dengan perangkat daerah. Rina menjelaskan, tindak lanjut evaluasi SAKIP perangkat daerah telah dilaksanakan pada 16, 17, dan 20 Juli 2026. Berdasarkan hasil evaluasi, terdapat empat perangkat daerah yang memperoleh kategori A atau “sangat memuaskan”, 37 perangkat daerah memperoleh kategori BB, dan 10 perangkat daerah memperoleh kategori B.

“Untuk rata-rata, alhamdulillah mencapai 73,10 dengan kategori BB. Untuk kategori dinas dan badan, nilai tertinggi 82 dan nilai terendah 66. Sedangkan di kecamatan, nilai tertinggi 77,45 dan terendah 64,15,” jelas Rina.

Sebagai bentuk apresiasi sekaligus pembinaan kinerja, Pemkab Klaten memberikan reward dan punishment kepada perangkat daerah. Perangkat daerah dengan nilai A tertinggi akan mendapatkan penghargaan dari Bupati Klaten. Sementara perangkat daerah dengan nilai terendah selain mendapatkan piagam juga diberikan bendera hitam sebagai bagian dari tindak lanjut hasil evaluasi. Pemberian bendera hitam tersebut bersifat bergilir sesuai hasil evaluasi kinerja.

Pada kesempatan tersebut, Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo menyerahkan reward dan punishment AKIP kepada perangkat daerah sebagai bentuk apresiasi sekaligus dorongan untuk meningkatkan kinerja. Mas Hamenang mengatakan, hasil evaluasi tersebut akan menjadi salah satu dasar dalam melakukan penilaian dan pengendalian kinerja pemerintah daerah ke depan. Evaluasi kinerja, lanjutnya, dilakukan secara berkala, termasuk evaluasi bulanan dan enam bulanan.

“Tentu dari kegiatan rapat koordinasi, penyampaian reward dan punishment ini juga menjadi dasar untuk penilaian kita ke depan. Evaluasi setiap bulan dilaksanakan dan ada evaluasi enam bulanan, dan nanti insyaallah itu akan menjadi dasar,” tuturnya.

Mas Hamenang menegaskan, hasil evaluasi harus mampu mendorong seluruh perangkat daerah untuk mengoptimalkan pelaksanaan visi dan misi Kabupaten Klaten. Setiap program dan kegiatan harus dapat diterjemahkan ke dalam pelaksanaan yang konkret sehingga memberikan dampak bagi masyarakat.
“Yang terpenting bagaimana kemudian optimalisasi visi-misi kita ini benar-benar bisa ter-break down, bisa berjalan, sehingga Klaten ini benar-benar bisa sejahtera berkelanjutan,” ujarnya.

Sementara terkait capaian pelaksanaan program hingga 31 Juli 2026, Mas Hamenang menyampaikan bahwa realisasi belanja langsung telah mencapai 39,11 persen, sedangkan capaian fisik mencapai 62,71 persen. Capaian fisik tersebut menunjukkan deviasi positif sekitar 2,15 persen.
“Alhamdulillah untuk capaian fisik ada deviasi positif sebesar kurang lebih 2,15 persen. Tentu ini patut kita apresiasi, tapi juga perlu diikuti dengan pengendalian terhadap realisasi keuangan,” jelasnya.

Selain realisasi keuangan dan capaian fisik, Mas Hamenang menekankan pentingnya memastikan seluruh kegiatan menghasilkan output sesuai target. Menurutnya, capaian anggaran tidak semata-mata menjadi ukuran keberhasilan, tetapi harus diikuti dengan penyelesaian output dan manfaat nyata dari setiap program.
“Monggo bareng-bareng untuk kemudian hasil evaluasi kita laksanakan,” pungkasnya.

(Dokumentasi Pimpinan Bagian Prokopim Setda Kabupaten Klaten)

Dokumentasi/Foto lainnya :

↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓