Bupati Klaten Terima Aspirasi Aliansi Masyarakat Peduli Klaten Terkait Isu LGBT

Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo menerima audiensi Aliansi Masyarakat Peduli Klaten di Ruang Banggar DPRD Kabupaten Klaten, Selasa pagi (18/8/2026). Audiensi tersebut membahas aspirasi masyarakat terkait isu LGBT yang berkembang di Kabupaten Klaten.

Bupati Klaten Terima Aspirasi Aliansi Masyarakat Peduli Klaten Terkait Isu LGBT

Dalam kesempatan tersebut, perwakilan Aliansi Masyarakat Peduli Klaten, Anton Sanjaya, menyampaikan keprihatinan atas maraknya konten maupun kampanye yang menurut mereka berupaya menormalisasi LGBT. Aliansi menilai persoalan tersebut perlu mendapat perhatian, khususnya karena adanya kekhawatiran terhadap pengaruhnya di kalangan generasi muda dan pelajar.

Anton kemudian menyampaikan tujuh poin sikap Aliansi Masyarakat Peduli Klaten, yakni:
1. Menyatakan keprihatinan terhadap maraknya berbagai bentuk kampanye dan upaya normalisasi LGBT di Kabupaten Klaten yang dinilai bertentangan dengan nilai agama dan budaya serta berpotensi berdampak terhadap kehidupan sosial, ketahanan keluarga, dan masyarakat;
2. Aliansi menyatakan penolakan terhadap upaya normalisasi perilaku seksual sesama jenis yang dinilai bertentangan dengan nilai agama dan budaya;
3. Mendorong para pemimpin, pejabat, dan tokoh masyarakat untuk memberikan keteladanan moral kepada masyarakat;
4. Aliansi mendukung upaya edukasi dan perlindungan generasi muda melalui langkah preventif maupun represif yang bertujuan menjaga moralitas publik, ketahanan keluarga, serta melindungi generasi muda. Terkait penegakan hukum, Aliansi menyerahkan proses perumusan kebijakan kepada pemerintah daerah dan lembaga legislatif sesuai mekanisme konstitusional yang berlaku;
5. Aliansi mengajak masyarakat Klaten memperkuat persatuan, ketahanan keluarga, serta pendampingan bagi generasi muda dalam menghadapi berbagai tantangan sosial;
6. Aliansi menegaskan bahwa penolakan terhadap praktik LGBT tidak boleh diwujudkan melalui tindakan yang melanggar hukum maupun merendahkan harkat dan martabat manusia. Setiap warga negara tetap memiliki hak dan martabat yang wajib dihormati sehingga penolakan tidak boleh dilakukan melalui kekerasan, perundungan, penghinaan, maupun diskriminasi;
7. Aliansi menegaskan komitmen terhadap nilai-nilai agama dalam mendukung penguatan akhlak mulia, ketahanan keluarga, kesehatan masyarakat, serta pembangunan peradaban bangsa yang religius, berilmu, dan bermartabat.

Menanggapi aspirasi tersebut, Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo menyampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Klaten mengapresiasi aspirasi yang disampaikan masyarakat. Ia menyebut tujuh poin yang disampaikan Aliansi pada prinsipnya mendapat dukungan pemerintah daerah, dengan tetap memperhatikan hak-hak dasar setiap warga negara.

“Prinsipnya dari tujuh tuntutan yang disampaikan, kami mengamini dan mendukung. Insyaallah nanti kita menunggu tahapan dari proses pembentukan perda. Insyaallah akan ada perda, kemudian dilanjutkan dengan perbup,” tuturnya.

Menurut Mas Hamenang, hal penting dalam penyusunan regulasi tersebut adalah menjaga keseimbangan antara upaya mencegah praktik yang dinilai bertentangan dengan nilai agama dan budaya dengan penghormatan terhadap hak asasi manusia.
“Di satu sisi kita bersepakat untuk perda, tapi juga tidak meninggalkan hak-hak dasar sebagai warga masyarakat. Sehingga tadi di poin enam disampaikan, meskipun kita bersepakat dengan perda, bukan berarti kita diskriminasi terhadap manusianya. Kita tetap menjaga hak asasinya sebagai manusia,” jelasnya.

Terakhir, Mas Hamenang menegaskan, pemerintah daerah akan mendorong upaya pencegahan dan penolakan terhadap praktik yang menjadi perhatian masyarakat, tanpa membenarkan tindakan kekerasan, perundungan, atau diskriminasi terhadap individu. Ia menambahkan, proses penyusunan regulasi nantinya akan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Masukan dari masyarakat dan seluruh pihak akan menjadi bahan pertimbangan dalam merumuskan kebijakan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Dalam pembentukan perda dan perbup akan melibatkan semua stakeholder. Seluruh pandangan dari seluruh pihak akan didengarkan, kemudian kita akan meramu menjadi sebuah perda yang insyaallah akan membawa Kabupaten Klaten menjadi lebih baik,” pungkasnya.


(Dokumentasi Pimpinan Bagian Prokopim Setda Kabupaten Klaten)

Dokumentasi/Foto lainnya :

↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓


Click Here To See More

What's Your Reaction?

like
0
dislike
0
love
0
funny
0
angry
0
sad
0
wow
0