Bupati Klaten Serahkan Bantuan RTLH dan Launching SIFASUM
Pemerintah Kabupaten Klaten terus berkomitmen meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat melalui program Bantuan Sosial Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH). Kegiatan Sosialisasi dan Penyerahan secara Simbolis Bantuan RTLH APBD Perubahan Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2025 digelar di Pendopo Grha Bung Karno Klaten, pada Selasa (11/11/2025).
Kegiatan tersebut turut dihadiri oleh Bupati Klaten; Pj Sekda Kabupaten Klaten, Asisten Ekonomi dan Pembangunan, Kepala OPD terkait, Camat se-Kabupaten Klaten, Kepala Desa, serta penerima bantuan RTLH.
Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Disperakim) Kabupaten Klaten, Muh. Anwar Shodiq, dalam laporannya menyampaikan bahwa hingga Agustus 2025 masih terdapat sekitar 7.000 unit rumah tidak layak huni yang belum tertangani. Penanganan RTLH dilakukan secara simultan melalui kolaborasi antara Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Provinsi, dan berbagai pihak lain.
“Pada tahun 2025, Pemkab Klaten memberikan bantuan untuk 353 unit RTLH dengan total anggaran sekitar Rp5 miliar. Selain itu, terdapat dukungan dari Pemerintah Provinsi sebanyak 485 unit, program BSPS 255 unit, dan Baznas 100 unit, sehingga total keseluruhan mencapai 1.193 unit RTLH,” jelas Shodiq.
Pada kesempatan tersebut, Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo secara simbolis menyerahkan bantuan RTLH kepada 126 penerima yang berasal dari 74 desa di 24 kecamatan.

Dalam sambutannya, Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo menyampaikan bahwa meskipun masih banyak kawasan yang menjadi lokus kemiskinan ekstrem, Pemkab Klaten terus berupaya mempercepat penanganan perumahan tidak layak huni melalui kolaborasi lintas sektor.
“Alhamdulillah tahun ini kita bisa menyelesaikan 1.193 unit RTLH berkat kerja sama dari berbagai pihak. Kita masih memiliki sekitar 7.000 unit yang perlu ditangani, mohon doa dan dukungan agar dapat segera terselesaikan,” tutur Mas Hamenang.
Mas Hamenang menambahkan bahwa Pemkab Klaten akan mengintegrasikan program RTLH dengan program DPU PR, terutama dalam penyediaan sarana sanitasi seperti jambanisasi, agar masyarakat dapat hidup lebih layak dan sehat.
“Program RTLH ini bersifat stimulan. Kalau masyarakat ingin menambah atau memperbaiki lebih lanjut, kami sangat terbuka untuk kolaborasi,” imbuhnya.

Terakhir, Mas Hamenang juga meluncurkan inovasi pelayanan publik digital bernama SIFASUM (Sistem Fasilitasi Umum). Aplikasi ini memudahkan masyarakat menyewa fasilitas umum milik Pemkab Klaten, seperti Grha Bung Karno, Gedung Sunan Pandanaran, dan Alun-Alun Klaten, secara online dan transparan.
“SIFASUM ini hadir untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat. Semua bisa dilakukan secara digital, mulai dari pengecekan ketersediaan gedung, tarif retribusi, hingga pembayaran non-tunai. Sistem ini juga mendukung transparansi dan sejalan dengan visi Smart City Klaten,” pungkas Mas Hamenang.
(Dokumentasi Pimpinan Bagian Prokopim Setda Kabupaten Klaten)
Dokumentasi/Foto lainnya :
↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓
Click Here To See More
What's Your Reaction?