Bupati Klaten Pimpin Upacara Hari Kebangkitan Nasional ke-118

Upacara tersebut turut dihadiri Forkopimda Kabupaten Klaten, Penjabat Sekda Kabupaten Klaten, Ketua TP PKK Kabupaten Klaten, para asisten dan staf ahli bupati, kepala OPD Kabupaten Klaten, serta tamu undangan lainnya. Selain itu, upacara juga diikuti pelajar, mahasiswa, ASN, TNI, dan Polri sebagai bentuk penghormatan terhadap momentum kebangkitan nasional bangsa Indonesia.

Pada kesempatan tersebut, Bupati Klaten membacakan amanat Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia yang menegaskan bahwa Hari Kebangkitan Nasional menjadi momentum refleksi atas lahirnya organisasi Boedi Oetomo pada tahun 1908 sebagai tonggak awal kesadaran berbangsa.

“Semangat 1908 merupakan tonggak transformasi perjuangan bangsa dari perlawanan fisik menuju perjuangan intelektual dan diplomatik demi kedaulatan bangsa yang bermartabat,” ujar Mas Hamenang saat membacakan amanat Menteri Komdigi.

Dalam amanat tersebut disampaikan bahwa tantangan bangsa saat ini telah bergeser dari persoalan kedaulatan teritorial menuju kedaulatan informasi dan transformasi digital. Tema Hari Kebangkitan Nasional Tahun 2026, yakni “Jaga Tunas Bangsa Demi Kedaulatan Negara”, dinilai mencerminkan semangat menjaga generasi muda sebagai fondasi utama kemajuan bangsa. Tema tersebut juga menegaskan pentingnya membangun kemandirian bangsa melalui persatuan dan kerja bersama seluruh elemen masyarakat.

Menteri Komdigi turut menyoroti berbagai program strategis nasional di bawah kepemimpinan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto yang diarahkan untuk memperkuat kesejahteraan masyarakat dan kualitas sumber daya manusia. Beberapa program tersebut di antaranya Program Makan Bergizi Gratis, pembangunan Sekolah Rakyat dan Sekolah Garuda, peningkatan kualitas guru dan beasiswa, hingga layanan Cek Kesehatan Gratis bagi masyarakat.

Selain itu, pemerintah juga terus memperkuat ekonomi desa melalui pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih guna meningkatkan akses masyarakat terhadap kebutuhan dasar dan memperkuat kemandirian desa. Pada sektor digital, pemerintah juga menaruh perhatian terhadap perlindungan anak melalui penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak (PP TUNAS).

Melalui kebijakan tersebut, pemerintah resmi menunda akses anak di bawah usia 16 tahun terhadap media sosial dan platform digital berisiko tinggi guna menciptakan ruang digital yang sehat dan sesuai usia perkembangan anak.

Terakhir, Mas Hamenang juga mengajak seluruh elemen bangsa untuk menjadikan semangat Kebangkitan Nasional sebagai penggerak dalam memperkuat solidaritas sosial, meningkatkan literasi digital, serta memastikan pembangunan berjalan demi kemajuan bersama.
“Kebangkitan Nasional adalah milik kita semua; bermula dari kesadaran individu yang terakumulasi secara kolektif dan berujung pada kejayaan bangsa di kancah dunia,” pungkasnya.

(Dokumentasi Pimpinan Bagian Prokopim Setda Kabupaten Klaten)

Dokumentasi/Foto lainnya :

↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓