Wabup Klaten Ikuti Rapat Evaluasi Percepatan Penanganan Kemiskinan Provinsi Jawa Tengah
Guna menindaklanjuti rakor percepatan penanggulangan kemiskinan yang telah dilaksanakan di 6 wilayah di Provinsi Jawa Tengah, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melaksanakan rapat evaluasi percepatan penanganan kemiskinan yang ada di 17 kabupaten di Jawa Tengah pada Senin, (12/02/2023).
Dalam laporannya, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah, Sumarno menjelaskan terdapat beberapa kendala dan hambatan dalam proses percepatan penanganan kemiskinan tersebut.
“Untuk kendala atau hambatannya yaitu adanya keterbatasan SDM untuk verbal pada level desa, tidak semua wilayah memiliki jaringan internet yang cepat, serta kondisi atau luas wilayah yang sulit dari sisi geografis. Jadi setiap daerah memang memiliki kendala yang berbeda,” jelasnya.
Selanjutnya, Sekda Jateng memaparkan beberapa rekomendasi pemerintah provinsi kepada pemerintah kabupaten untuk melengkapi komponen lain di aplikasi SIKS DJ, mendorong camat dan kepala desa untuk menjalankan perannya.
“Selain beberapa rekomendasi kepada pemerintah kabupaten, kami mohon juga teman-teman OPD Provinsi Jawa Tengah untuk bisa men-tag-in program kegiatan program kegiatan yang bisa diarahkan ke kemiskinan ekstrem ini,” imbuhnya.
Pada kesempatan tersebut, Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo menegaskan pemerintah kabupaten, camat dan kepala desa harus bersinergi untuk mengentaskan kemiskinan di masing-masing wilayah.
“Untuk seluruh kepala daerah yang termasuk dalam kabupaten miskin ekstrem, saya minta pemerintah kabupaten, camat, kepala desa dan lainnya bisa bersama, bersinergi mengentaskan kemiskinan di wilayahnya masing-masing. Kawal terus progesnya dan selalu laporkan kepada saya,” tutur Gubernur.
(Dokumentasi Pimpinan Bagian Prokopim Setda Kabupaten Klaten)
Dokumenasi/Foto lainnya :
↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓
Click Here To See More
What's Your Reaction?
