Kemenpan RB dan Wapres RI Canangkan Reformasi Birokrasi Tematik Sekaligus Launching 26 MPP Termasuk Kabupaten Klaten

Menteri PANRB, Abdullah Azwar Anas, menyampaikan program-program reformasi birokrasi saat ini harus berdampak langsung ke masyarakata dan bukan sekadar administrasi semata. Untuk menindaklanjuti hal tersebut, Kemenpan RB mengambil langkah strategis reformasi birokrasi tematik untuk menginternalisasi ke dalam tata kelola pemerintahan sehingga menghasilkan gerak yang serentak dalam memecah isu strategis Indonesia.

Abdullah Azwar Anas menyebutkan salah satu cara guna mewujudkan reformasi birokrasi tematik adalah menyediakan pelayanan berkualitas untuk masyarakat dengan menghadirkan Mal Pelayanan Publik (MPP). 
"Kehadiran MPP ini mempermudah masyarakat dalam mengakses pelayanan perizinan maupun non perizinan di satu tempat," tuturnya.

Dalam kesempatan tersebut, terdapat 26 MPP yang diresmikan dan disaksikan secara langsung oleh Wakil Presiden RI, Ma'ruf Amin. Dengan diresmikannya 26 MPP tersebut, maka saat ini telah terdapat 103 MPP di kabupaten/kota seluruh Indonesia. 26 MPP yang diresmikan yakni Kab. Tanjung Jabung Barat, Kab. Kutai Kertanegara, Kab. Banjar, Kab. Bulungan, Kab. Sumenep, Kab. Lumajang, Kab. Nganjuk, Kab. Cilacap, Kab. Brebes, Kab. Rembang, Kab. Grobogan, Kab. Boyolali, Kab. Klaten, Kab. Gunung Kidul, Kab. Kudus, Kota Semarang, Kota Metro, Kota Manado, Kota Kendari, Kota Tarakan, Kota Balikpapan, Kota Bontang, Kota Malang, Kota Batu, Kota Serang, dan Kota Cilegon.

"Pada januari 2023, kami (Kemenpan RB) akan meluncurkan beberapa pilot project MPP digital di sejumlah kabupaten/ kota, sehingga melalui telepon genggam, layanan dasar dapat diselesaikan," imbuhnya.

Wakil Presiden RI, dalam arahannya meminta seluruh jajarannya untuk tidak menjadikan reformasi birokrasi sebagai beban, melainkan menjadi kebutuhan untuk mempercepat tercapainya tujuan pembangunan nasional. Selain itu, dengan MPP, masyakarat dapat dengan mudah mengurus berbagai layanan barang, jasa dan administrasi baik dari sektor perizinan maupun non-perizinan.

"Pelaksanaan reformasi birokrasi bukan hanya sekedar rutinitas atau beban, tetapi justru merupakan kebutuhan atau keharusan karena dapat menjadi daya ungkit dan akselerator tercapainya tujuan pembangunan nasional. MPP ini juga bisa mempermudah masyarakat untuk mengurus berbagai layanan," tuturnya. 

Sementara itu, Kabupaten Klaten sendiri telah melakukan soft launching MPP Klaten pada 22 November 2022 yang turut serta dihadiri oleh Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo. Bupati Klaten, Sri Mulyani berharap MPP Klaten dapat mempermudah masyarakat dalam mengakses pelayanan perizinan.

Sumber foto: Kemenpan RB