Bupati Klaten Tinjau Jembatan Gempol 4 yang Ambrol di Perbatasan Gantiwarno–Gunungkidul

Mas Hamenang menjelaskan bahwa pada tahun ini Pemerintah Kabupaten Klaten sejatinya telah merencanakan pengerjaan Jembatan Gempol 1 di wilayah perbatasan Wedi, mengingat tingkat risikonya yang lebih dahulu menjadi perhatian. Namun, kondisi alam dan faktor lainnya menyebabkan Jembatan Gempol 4 justru mengalami ambrol lebih dulu.

“Ini memang di luar perkiraan. Tahun ini rencananya kami mengerjakan Gempol 1, tapi ternyata yang di sini justru ambrol lebih dahulu,” ujarnya.

Dalam peninjauan tersebut, Mas Hamenang didampingi Kalak BPBD Kabupaten Klaten beserta tim dan relawan. Langkah pengamanan dan pengkondisian lokasi telah dilakukan untuk mencegah dampak kerusakan yang lebih parah, termasuk potensi bahaya bagi warga sekitar.
“Hari ini kita lakukan asesmen. Lokasi juga sudah dikondisikan agar dampaknya tidak semakin meluas,” jelasnya.

Terkait penanganan jembatan, Mas Hamenang menyampaikan bahwa Pemkab Klaten tengah mengkaji sejumlah opsi pendanaan agar perbaikan dapat segera dilakukan tanpa harus menunggu APBD tahun berikutnya.
“Ada dua peluang, bisa kita usulkan ke kementerian atau BNPB, atau melalui Belanja Tidak Terduga (BTT). Kita akan coba proses secepatnya agar harapannya tahun ini sudah bisa dikerjakan,” katanya.

Mas Hamenang pun memperkirakan, proses pembangunan jembatan membutuhkan waktu sekitar empat hingga lima bulan pengerjaan, dengan total estimasi hingga enam sampai tujuh bulan termasuk proses administrasi dan penganggaran. Nilai anggaran yang dibutuhkan diperkirakan sekitar Rp5 miliar untuk satu titik jembatan, mengingat tingginya volume lalu lintas kendaraan berat yang melintas di jalur tersebut.

Sementara itu, demi keselamatan, akses jembatan untuk sementara ditutup dan arus lalu lintas dialihkan. Untuk kendaraan roda dua masih dapat menggunakan jalur alternatif terdekat, sedangkan kendaraan roda empat diarahkan ke jembatan lain yang jaraknya lebih jauh.

Terakhir, Mas Hamenang mengimbau masyarakat agar mematuhi ketentuan tonase kendaraan, terutama kendaraan pengangkut pasir dan material uruk.
“Tonase harus ditaati. Kalau kelebihan muatan, beban jembatan akan semakin berat dan rawan rusak,” tegasnya.

Selain itu, Mas Hamenang menyoroti persoalan pengelolaan sampah yang turut berkontribusi terhadap kondisi lingkungan sekitar jembatan dan sungai. Ia meminta masyarakat lebih peduli terhadap pengelolaan sampah serta mengajak Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo untuk turut membantu normalisasi sungai yang mengalami pendangkalan.

“Kami mohon dukungan dari Balai Besar Bengawan Solo untuk normalisasi sungai. Pendangkalan ini juga perlu segera ditangani agar tidak menimbulkan masalah lanjutan,” pungkasnya.

(Dokumentasi Pimpinan Bagian Prokopim Setda Kabupaten Klaten)

Dokumentasi/Foto lainnya :

↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓