Bupati dan Wakil Bupati Klaten Serahkan Bantuan Jaminan Sosial Kepada Buruh Tani Tembakau

Acara tersebut dihadiri oleh Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo, Wakil Bupati Klaten Benny Indra Ardhianto, Pj Sekda Kabupaten Klaten, perwakilan Kanwil BPJS Ketenagakerjaan Wilayah Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta, Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Klaten, Kepala OPD terkait di Kabupaten Klaten, serta tamu undangan lainnya.

Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Klaten, Luciana Rina Damayanti, dalam laporannya menyampaikan bahwa program ini berangkat dari upaya pemerintah daerah untuk membangun sektor ketenagakerjaan sekaligus memastikan para pekerja rentan mendapatkan hak yang sama dalam perlindungan sosial.

“Buruh tani tembakau juga perlu mendapatkan perlindungan sosial sebagaimana pekerja lainnya. Pemerintah memberikan ruang untuk mengalokasikan dana DBHCHT guna menunjang program jaminan sosial ketenagakerjaan,” jelasnya.

Program ini menjadi bentuk komitmen nyata pemerintah dalam memberikan perlindungan bagi para buruh tani tembakau melalui skema Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM). Perlindungan ini juga berfungsi sebagai jaring pengaman bagi keluarga buruh tani jika terjadi kecelakaan kerja atau risiko kematian.
Sebanyak 1.875 buruh tani tembakau di 9 kecamatan dan 79 desa ditetapkan sebagai penerima manfaat program ini. Periode perlindungan diberikan selama dua bulan, yakni November–Desember 2025, dan akan dilanjutkan pada tahun berikutnya sesuai regulasi.

“Kami berharap program ini membuat buruh tani tembakau bekerja lebih aman, tenang, dan produktif. Kami juga berharap para camat, pemerintah desa, serta masyarakat dapat membantu menyosialisasikan program ini agar proses pendataan keanggotaannya dapat segera berjalan,” imbuhnya.

Acara kemudian dilanjutkan dengan penyerahan simbolis kartu peserta BPJS Ketenagakerjaan oleh Bupati Klaten dan Wakil Bupati Klaten kepada perwakilan penerima manfaat.

Bupati Klaten, Hemenang Wajar Ismoyo, menyampaikan bahwa pemerintah telah menyerahkan berbagai bantuan jaminan sosial ketenagakerjaan yang bersumber dari DBHCHT serta bantuan sosial lainnya dengan total sebesar Rp 58 miliar.

“Pemerintah hadir untuk menjawab permasalahan masyarakat. Tentu belum semua bisa terpenuhi, tetapi kami berusaha semaksimal mungkin untuk memenuhinya,” tuturnya.

Mas Hamenang menekankan pentingnya peningkatan kualitas data agar penyaluran bantuan dapat tepat sasaran.
“Di sisi lain, BPJS Ketenagakerjaan hadir membantu masyarakat. Ini sangat penting, karena kita tidak pernah tahu apa yang terjadi ke depan. Harapannya, meskipun sudah tercover BPJS, semua tetap sehat dan semakin sejahtera,” pungkasnya.

(Dokumentasi Pimpinan Bagian Prokopim Setda Kabupaten Klaten)

Dokumentasi/Foto lainnya :

↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓